Aceh Besar – Hari ini, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh menggelar kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Acara ini menjadi bagian dari upaya serius dalam mengatasi isu kekerasan yang semakin memprihatinkan di dunia pendidikan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para kepala sekolah dan pengawas dari berbagai kabupaten/kota di Aceh. Dalam sambutannya, Kepala BPMP Provinsi Aceh, Dr. Muhammad Anis, S.Si., M.Si., menekankan urgensi perlunya tindakan preventif dan responsif terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan.
Isu kekerasan dalam dunia pendidikan menjadi perhatian serius, terutama setelah hasil Asesmen Nasional tahun 2022 mengungkapkan angka yang mengkhawatirkan. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 34,51% peserta didik memiliki risiko mengalami kekerasan seksual, sementara 26,9% peserta didik mungkin mengalami kekerasan fisik, dan sekitar 36,31% peserta didik berpotensi menjadi korban perundungan.
Dalam rangka memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh warga satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di seluruh satuan pendidikan dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada level pemerintah daerah.
Dalam penutupan sambutannya, Kepala BPMP Provinsi Aceh mengharapkan kerjasama dari semua pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun dinas pendidikan, untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemangku kepentingan di daerah dapat memahami dan mengimplementasikan regulasi ini secara efektif guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.
Ini merupakan langkah konkret dalam menangani masalah kekerasan di lingkungan pendidikan, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan pendidikan di Provinsi Aceh.
