![](http://lpmpaceh.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-22-at-17.57.16-8.jpeg)
Aceh Besar, 22 Mei 2024 – Dalam rangka mengevaluasi, merefleksi dan mendiskusikan kendala yang dihadapi dan solusi dalam pengambilan kebijakan penyelesaian masalah secara efektif pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan program prioritas lainnya selama berjalan hampir tiga tahun, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh melaksanakan pertemuan PMO daerah secara berkala. Untuk lebih mengoptimalkan koordinasi maka BPMP Provinsi Aceh melaksanakan Koordinasi PMO dengan Daerah secara serentak yang dilaksanakan di Hotel The Pade pada tanggal 20 s.d 22 Mei 2024. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan PMO Kab/Kota/Provinsi dan perwalian dari BPMP Provinsi Aceh.
Dalam laporan panitia, Ketua Tim Kerja 01 T. Makmun Saputra yang diwakili oleh PIC PDM 03B Muhajir menyampaikan bahwa Program Sekolah Penggerak merupakan Merdeka Belajar episode 7. Dalam memastikan pelaksanaan di lapangan, Program PSP dikawal oleh PMO tingkat Provinsi dan Kab/Kota. PMO ini dibentuk bertujuan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan terutama agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dan resiko dapat dimitigasi.
Dalam pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan, kepala BPMP Provinsi Aceh, Muhammad Anis menyampaikan bahwa Sekolah Penggerak merupakan Sekolah yang kepala Sekolah siap bergerak dan bertransformasi sehingga ekosistem Sekolah bergerak dengan paradigma baru. Sekolah pengerak berbeda dengan sekolah Model, Sekolah Model yang menjadi indikator keberhasilan adalah pada pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dan pada umumnya berada di perkotaan, namun keberhasilan Sekolah Pengerak terlihat dari indikator pencapaian peserta didik secara komprehensif sehingga Sekolah pelosok juga dapat menjadi Sekolah Model. Untuk memastikan pengawalan terhadap Sekolah PSP maka koordinasi PMO dengan Pemerintah daerah menjadi strategi yang penting untuk keberhasilan program. Selanjutnya kepala BPMP Provinsi Aceh juga menyampaikan agar PMO pemerintah daerah juga mengimplimentasikan regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, meningkatkan iklim inklusivitas, dan mendorong pengangkatan Kepala Sekolah dari Guru Penggerak.
Dari kegiatan ini diharapkan tersusunnya solusi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam Program Sekolah Penggerak dan program prioritas lainnya, dan semakin memotivasi PMO daerah dalam mengevaluasi, merefleksi dan mendiskusikan kendala yang dihadapi dan solusi sehingga PSP lancar dan sukses.