Aceh Besar, 7 Juli 2021 – Asesmen Nasional merupakan program yang akan dilaksanakan mulai tahun 2021 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan melibatkan seluruh unsur Pendidikan yang ada. Dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan progress verifikasi dan validasi TIK persiapan Asesmen Nasional maka LPMP Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan Workshop Pemetaan Status Pelaksanaan ANBK Bagi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan. Kegiatan dilaksanakan secara daring pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021.
Adapun yang menjadi sasaran peserta pada kegiatan ini yaitu dari unsur Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Aceh sebanyak 23 orang Penanggung Jawab ANBK Dikmen di 23 kabupaten/kota dan 23 orang Operator Dapodik/Verval TIK Cabang Dinas Pendidikan di 23 kabupaten/kota, kemudian dari unsur Dinas Pendidikan 23 kabupaten/kota sebanyak 23 orang Penanggung Jawab ANBK 23 kabupaten/kota, 23 orang Operator Dapodik/Verval TIK 23 kabupaten/kota, 15 orang Operator Satuan Pendidikan jenjang SD yang bermasalah verval ANBK di Kabupaten Pidie, 12 orang Operator Satuan Pendidikan jenjang SD yang bermasalah verval ANBK di Kabupaten Aceh Selatan, 5 orang Operator Satuan Pendidikan jenjang SD yang bermasalah verval ANBK di Kabupaten Aceh Tengah, 5 orang Operator Satuan Pendidikan jenjang SD yang bermasalah verval ANBK di Kabupaten Aceh Barat, 5 orang Operator Satuan Pendidikan jenjang SD yang bermasalah verval ANBK di Kabupaten Nagan Raya, serta 6 orang Tim Satgas ANBK LPMP Provinsi Aceh.
Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala LPMP Provinsi Aceh Dr. Muslihuddin, M.Pd. Dalam sambutannya beliau mengharapkan pelaksanaan Asesmen Nasional khususnya di Provinsi Aceh dapat berlangsung dengan lancar, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Para Operator, Kepala Sekolah dan juga LPMP Provinsi Aceh dapat bekerjasama dan saling mendukung dalam mensukseskan ANBK di Provinsi Aceh.
“Harapan saya dengan kegiatan ini kesulitan bapak/ibu di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan ANBK dapat diidentifikasi dengan jelas dan pemecahan masalahnya dapat segera disusun dengan bantuan para narasumber pada hari ini agar pelaksanaan ANBK di Provinsi Aceh dapat berjalan dengan lancar.” tutur beliau.
Beliau juga berpesan mohon perhatian serius terkait jaringan internet, karena berbeda dengan UNBK yang bisa diadakan ujian susulan dan bisa offline, sedangkan AN tidak bisa.
Kegiatan workshop kemudian dilanjutkan dengan pembahasan progress pemetaan pelaksanaan ANBK Provinsi Aceh dan pemetaan status dan moda pelaksanaan ANBK oleh narasumber Koordinator Fungsi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Provinsi Aceh Herry Maidhany. Herry mengingatkan kembali tentang Tugas Pelaksana AN Tingkat Provinsi dan lanjut memaparkan progress Status perbaikan Data TIK Provinsi Aceh sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 pukul 08.00 bahwa 98% satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA telah melakukan proses pembaruan data kesiapan TIK. Untuk tingkat Dikmen, seluruh satuan pendidikan telah melakukan perbaikan data TIK. Pada jenjang SD, masih banyak satuan pendidikan yang belum menentukan status pelaksanaan (menumpang/mandiri/mandiri dan ditumpangi), sehingga dimohon perhatian Dinas pendidikan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Narasumber selanjutnya yaitu Albertus Noviantoni (Analis Statistik) dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek memaparkan proses teknis dalam melaksanakan verifikasi dan validasi Kesiapan TIK
Kegiatan workshop diakhiri dengan agenda diskusi permasalahan dan tindak lanjut yang dipandu langsung oleh narasumber dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar) Kemendikbudristek Handaru C. Bagus, ST, MM (Ledsek AN bertugas menyiapkan regulasi, butir soal, aplikasi delivery test dan menscoring AN). Handaru menjelaskan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional tidak memungkinkan offline dengan memakai kertas. Ada dua moda yang bisa digunakan untuk pelaksanaan AN, yaitu online dan semi online, tidak ada jadwal susulan, kecuali kasus tertentu seperti bencana alam, dsb. Dalam pelaksanaan AN di masing-masing satuan pendidikan menggunakan dana BOS.
“Mohon bantuan Bapak/Ibu semua, karena ujung tombak pelaksanaan ANBK tahun 2021 adalah Bapak/Ibu. Mari kita sukseskan ANBK ini, demi kemajuan pendidikan di Indonesia, karena para peserta ANBK adalah calon pemimpin Indonesia, yang harus terus kita kawal” pesan Handaru.
Hasil dari kegiatan workshop ini adalah terkumpulnya informasi dari Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan 23 kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemetaan/distribusi sekolah menumpang, terindentifikasinya permasalahan daerah dalam melakukan pemetaan sekolah ditumpangi dan menumpang dan solusi mengatasi kendala operator dalam melakukan distribusi sekolah menumpang. (SY).
