Kemendikbud, Sawangan — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan jadikan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2016 (RNPK) sebagai ajang pelibatan publik, untuk meningkatkan kinerja pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Hal itu dikemukakan saat konferensi pers pembukaan RNPK 2016, di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Minggu (21/2/2016).
“Tema utamanya (RNPK 2016) memang pelibatan publik, karena itu mulai tahun ini proses penyelenggaran Rembuk Nasional dimulai bersama-sama yaitu antara komponen kementerian dengan masyarakat,” ujar Mendikbud Anies Baswedan.
RNPK merupakan perhelatan tahunan yang melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi, Kabupaten/Kota, aktivis pendidikan, pelaku kebudayaan, media massa, dan masyarakat sipil. Tahun ini, RNPK bertemakan “Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah”. RNPK dilaksanakan selama tiga hari, 21 – 23 Februari 2016, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemendikbud Bojongsari, Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Suasana pelibatan publik terlihat dari pengelolaan kegiatan yang diintegrasikan, sebelumnya diselenggarakan relatif mandiri. Tidak hanya itu, terdapat pembicara tamu pada sidang pleno yang berasal dari pegiat pendidikan dan kebudayaan, di luar Pemerintah.
Para pegiat pendidikan dan kebudayaan yang diundang menjadi pembicara tamu antara lain Handry Satriago (CEO General Electric) yang membahas Gerakan Revolusi Mental di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan yang membahas Strategi Pencegahan Penyimpangan dalam Pengelolaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Abdul Malik Gismar ( Senior Advisor for Knowledge and Resource Center) yang membahas Strategi Penguatan Sinergitas Pelaksanaan Urusan dan Kewenangan Pusat dan Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan Rene Suhardono (Indonesia Mengajar) yang membahas topik Membangun Daya Imajinasi, Kreativitas, dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Cara Membaca.
Terkait para pembicara tamu, Mendikbud menjelaskan ada beberapa pembicara utama yang akan memberikan gambaran mengenai perkembangan pendidikan Indonesia di kancah internasional. “Seperti, Handry Satriago, CEO General Electric Indonesia, yang merupakan salah satu contoh hasil didikan Indonesia, produk Indonesia dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga menjadi pemimpin kelas dunia. “Disinilah bisa menunjukkan perkembangan Indonesia di kancah dunia,” tegasnya.
Sehingga, Menurut Mendikbud, rangkaian penyelenggaraan RNPK dapat menjadi sarana bagi pimpinan daerah yang datang untuk melihat secara lebih dekat aktivitas yang melibatkan publik. “Karena pelibatan publik perlu latihan dan kami ingin mulai dari pelaksanaan RNPK tahun ini,” jelasnya.
RPNK 2016 dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Minggu (21/02), dihadiri para pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, serta para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan.
Pada pidato pembukaan, Mendikbud Anies Baswedan menyampaikan antara lain Neraca Pendidikan Daerah (NPD), Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), Peraturan Mendikbud No.2 Tahun 2015 tentang Anti-Kekerasan di Sekolah, jendela pendidikan dan kebudayaan, peningkatan perbendaharaan kosa kata Bahasa Indonesia,
Neraca Pendidikan Daerah ini salah satu upaya untuk mendorong pelibatan publik dalam pembangunan pendidikan. Masyarakat yg mengetahui data pendidikan bisa menjadikan NPD ini sebagai dasar untuk mendorong agar pendidikan mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah daerah,” kata Mendikbud Anies Baswedan.
Rangkaian RNPK 2016 pun dimeriahkan dengan Pameran Pendidikan dan Kebudayaan RNPK 2016 yang menampilkan karya-karya publik seputar kemajuan pendidikan dan kebudayaan, seperti pameran dari Intel Coorporation, Google, Microsoft, Ini Budi, Khan Academy Indonesia, Ruang Guru, Komunitas Ayah Edi, Kerlip, ASTRA International, Galeri Swasta, SEAMEO Center, Pertamina, Plan International, The United Nations Children’s Fund (UNICEF), The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), dan World Bank.
Pada sidang komisi RPNK 2016 terdapat tujuh komisi, yaitu Komisi I: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD & Dikmas), dengan tema PAUD & Dikmas dalam Mencerdaskan Masyarakat. Tema tersebut terbagi atas tiga sub tema pembahasan, yaitu:
• Upaya Daerah untuk Meningkatkan Akses dan Meningkatkan Kualitas PAUD dan Dikmas
• Strategi Pemda dan Masyarakat untuk Menguatkan Peran Keluarga dalam Menjamin Keberhasilan Pendidikan Anak
• Membangun dan Meningkatkan Tata Kelola dan Pelibatan Publik pada Setiap Program PAUD dan Dikmas
Komisi II: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) dengan tema Wajib Belajar 12 Tahun, dan sub tema pembahasan mencakup perluasan akses, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola; Komisi III: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan tema bahasan Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan yang terbagi ke dalam tiga sub tema, yaitu Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/ Guru Pembelajar, Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan, Sertifikasi Guru.
Komisi IV: Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dengan tema bahasan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan, Pemetaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian, Akreditasi Sekolah. Sub Tema berupa Percepatan Implementasi Kurikulum 2013, Peningkatan Mutu Pelaksanaan dan Pemanfaatan Ujian Nasional, Peningkatan Budaya Mutu dan Pemanfaatan Akreditasi, Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan; Komisi V: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan tema Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional. Sub Tema, Penyebarluasan Bahasa Negara melalui BIPA, Pengayaan Kosa Kata Bahasa Indonesia, Penumbuhan Budaya Literasi untuk Mendukung BIPA; Komisi VI: Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan tema Membangun Budaya dan Budaya Membangun. Sub tema, Pengelolaan Data Kebudayaan, Pelestarian Warisan Budaya (Benda dan Tak Benda), Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Kebudayaan; Komisi VII: Sekretaris Jenderal atau Inspektorat Jenderal dengan tema Efektivitas Birokrasi, Pelibatan Publik dan Hubungan Pusat dan Daerah. Sub Tema, Penataan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran, Pengawasan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah. ***
Sawangan, 21 Februari 2016
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
